#BNN #StopNarkoba #CegahNarkoba

Sejarah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika pasal 54 mengamanatkan pemerintah
untuk membentuk suatu badan koordinasi Narkotika tingkat Nasional yang bertanggung jawab kepada Presiden.
Badan tersebut mempunyai tugas melakukan koordinasi dalam rangka ketersediaan, pencegahan pemberantasan penyalahgunaan
dan peredaran gelap Narkotika.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan tersebut, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002,
Badan Koordinasi Narkotika Nasional diganti menjadi Badan Narkotika Nasional. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden tersebut
Provinsi dan Kabupaten / Kota dapat membentuk Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten Kota (BNK/Kota),
yang organisasinya ditetapkan oleh Gubernur, Bupati atau Walikota. Khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara Badan Narkotika Provinsi
terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 140 Tahun 2003 tentang Pembentukan Pengurus
BNP Sulawesi Tenggara Tanggal 24 April 2003
Yang diketuai oleh ex officio  Wakil Gubernur Sultra
Drs. H. Yusran. A. Silondae, M.Si. dan Kepala Pelaksana harian : Kombes Pol Jonny Arjil yang dilanjutkan Kombes Pol.Elyas Manucule.

Mengingat dalam Peraturan Pemerintah tersebut fungsi kelembagaan Badan diatur secara limitative, sehingga tidak dapat menampung fungsi dari BNP dan BNK/Kota. Untuk mengatasi permasalahan tersebut telah diterbitkan surat  Keputusan Bersama antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 04/SKB/M.PAN/12/2003, Nomor : 127 Tahun 2003, dan Nomor : 01/SKB/XII/2003/BNN tentang Pedoman Kelembagaan BNP/BNK/Kota namun masih menemukan masalah, sehingga Tahun 2007 dikeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor 83 tentang BNP dan BNK/Kota.

Selanjutnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 5 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan adanya Peraturan tersebut, Bulan September tahun 2009 pelantikan personil Badan Narkotika Provinsi sebagai Badan Satuan Perangkat Daerah (SKPD), yang diketuai oleh Wakil Gubernur H. Saleh Lasata dan Pelaksana harian oleh Kombes pol Elyas Manucule. Pada tahun 2010 Kombes Pol Elyas Manucule pensiun dan digantikan oleh H.La Ode Muh.Yusuf, SH.

Selanjutnya UUD No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pasal 64 mengamanatkan kelembagaan Badan Narkotika Nasional yang ditindak lanjuti dengan Peraturan kepala Badan Narkotika Nasional,  Nomor Per/04/V/2010/BNN tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.

Tepat pada bulan April Tahun 2011, Pelantikan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tenggara sebagai lembaga Vertikal di Jakarta yang dilanjutkan dengan pelantikan personil BNNP pada Bulan Juli 2011 di Kendari.

Pada Tahun 2013 BNN RI Memberikan Anggaran Pembangunan Kantor BNNP Sultra. Peletakan batu pertama dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2013, dan pada tanggal 22 desember 2013 pembangunan gedung Kantor BNNP Sultra selesai.

Pada Hari Selasa 6 Mei 2014 dilaksanakan Peresmian Kantor BNN Provinsi Sulawesi Tenggara oleh Kepala BNN RI, DR. Anang Iskandar, SH., MH  dan Gubernur Sulawesi Tenggara, H. Nur Alam, SE, M.Si.

Narasumber: Dra. Hj. Harmawati, M.Kes., Apt (Kepala Bidang P2M BNNP Sultra)